𝗣𝗲𝗹𝗮𝘆𝗮𝗻𝗮𝗻 𝗞𝗲𝘀𝗲𝗵𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗢𝗿𝗮𝗻𝗴 𝗔𝘀𝗹𝗶 𝗣𝗮𝗽𝘂𝗮 𝗣𝗮𝗱𝗮 𝗘𝗿𝗮 𝗢𝘁𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶 𝗞𝗵𝘂𝘀𝘂𝘀 𝗝𝗶𝗹𝗶𝗱 𝗗𝘂𝗮 𝗦𝗮𝗻𝗴𝗮𝘁 𝗣𝗿𝗶𝗵𝗮𝘁𝗶𝗻: 𝙆𝙚𝙩𝙞𝙠𝙖 𝙋𝙖𝙨𝙞𝙚𝙣 𝘽𝙚𝙧𝙨𝙖𝙡𝙞𝙣 𝘿𝙞𝙩𝙤𝙡𝙖𝙠 𝙆𝙖𝙧𝙚𝙣𝙖 𝙏𝙖𝙠 𝙈𝙖𝙢𝙥𝙪 𝘽𝙖𝙮𝙖𝙧 𝘽𝙞𝙖𝙮𝙖 𝙊𝙥𝙚𝙧𝙖𝙨𝙞.

Foto : Ilustrasi AI

Janji Otonomi Khusus (Otsus) Jilid 2 di Tanah Papua, yang ditandai dengan perubahan undang-undang dan peningkatan alokasi dana yang masif, sejatinya dicanangkan untuk menutup jurang kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP). Sektor kesehatan, sebagai pilar utama pembangunan sumber daya manusia, seharusnya menjadi pos terdepan yang menunjukkan keberhasilan dana triliunan rupiah tersebut.

​Namun, laporan yang menyayat hati mengenai seorang pasien bersalin yang ditolak oleh pihak rumah sakit karena tidak mampu membayar biaya persalinan, mendedahkan realitas yang jauh dari harapan. Kasus ini bukan hanya insiden tunggal kegagalan administrasi, melainkan cerminan sistem pelayanan kesehatan yang 'sangat prihatin' dan mengkhianati semangat Otsus itu sendiri.

​Paradoks Dana Melimpah dan Akses Terbatas

​Dana Otsus dirancang untuk memastikan OAP, yang merupakan kelompok paling rentan, mendapatkan akses penuh terhadap hak-hak dasar, termasuk kesehatan. Dalam konteks Papua, di mana infrastruktur medis terbatas dan tantangan geografis sangat ekstrem, rumah sakit, baik milik pemerintah pusat maupun daerah, seharusnya berfungsi sebagai benteng terakhir jaminan kesehatan.

​Kasus penolakan pasien bersalin ini menciptakan paradoks yang memilukan:

𝙆𝙚𝙜𝙖𝙜𝙖𝙡𝙖𝙣 𝙅𝙖𝙢𝙞𝙣𝙖𝙣 𝙎𝙤𝙨𝙞𝙖𝙡 :  Di bawah skema Otsus, seharusnya semua OAP terintegrasi dengan jaminan kesehatan yang memadai. Penolakan karena alasan finansial menunjukkan bahwa skema jaminan ini, atau setidaknya implementasinya di tingkat fasilitas kesehatan, gagal total.

 

𝙋𝙚𝙡𝙖𝙣𝙜𝙜𝙖𝙧𝙖𝙣 𝙀𝙩𝙞𝙠𝙖 𝙙𝙖𝙣 𝙃𝙪𝙠𝙪𝙢 𝘿𝙖𝙧𝙪𝙧𝙖𝙩 : Dalam hukum kesehatan Indonesia, penolakan pasien dalam kondisi darurat (termasuk persalinan) adalah pelanggaran berat. Kondisi bersalin adalah situasi kritis di mana nyawa ibu dan bayi berada dalam ancaman. Mengutamakan biaya di atas nyawa adalah tindakan yang tidak manusiawi dan melanggar sumpah Hippokrates.

 

𝙈𝙚𝙣𝙜𝙖𝙥𝙖 𝘿𝙖𝙣𝙖 𝙊𝙩𝙨𝙪𝙨 𝙂𝙖𝙜𝙖𝙡 𝙎𝙖𝙢𝙥𝙖𝙞 𝙆𝙚 𝙋𝙖𝙨𝙞𝙚𝙣..? 

​Pertanyaan mendasar yang harus dijawab oleh pemerintah daerah dan pusat adalah: ke mana perginya dana Otsus yang sedemikian besar, yang salah satu prioritas utamanya adalah kesehatan?

​Terdapat beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab berlarutnya krisis pelayanan ini:

 

1.      ​𝙏𝙖𝙩𝙖 𝙆𝙚𝙡𝙤𝙡𝙖 𝙙𝙖𝙣 𝙆𝙤𝙧𝙪𝙥𝙨𝙞: Kebocoran dan ketidaktransparanan dalam pengelolaan dana Otsus menyebabkan alokasi yang seharusnya menjangkau fasilitas kesehatan tingkat bawah justru terserap dalam birokrasi yang gemuk atau praktik korupsi.

2.      𝘼𝙠𝙨𝙚𝙨𝙞𝙗𝙞𝙡𝙞𝙩𝙖𝙨 𝙙𝙖𝙣 𝘿𝙞𝙨𝙩𝙧𝙞𝙗𝙪𝙨𝙞:  Walaupun dana tersedia, masalah distribusi obat, alat medis, dan penempatan tenaga kesehatan yang tidak merata, terutama di wilayah pedalaman, membuat rumah sakit di perkotaan sering menjadi pintu tunggal yang terlampau penuh beban dan kaku secara aturan.

3.      𝙈𝙚𝙣𝙩𝙖𝙡𝙞𝙩𝙖𝙨 𝘽𝙞𝙧𝙤𝙠𝙧𝙖𝙨𝙞 𝙑𝙎 𝙆𝙚𝙢𝙖𝙣𝙪𝙨𝙞𝙖𝙖𝙣: Stigma terhadap OAP yang dianggap sering tidak patuh pada prosedur administrasi seringkali diperparah oleh mentalitas birokratis di rumah sakit yang mengutamakan kelengkapan berkas dan kemampuan bayar, alih-alih prinsip salus populi suprema lex (keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi).

​Memulihkan Kemanusiaan dalam Pelayanan

​Otsus Jilid 2 tidak akan berhasil jika kasus penolakan pasien darurat terus terjadi. Kasus ini adalah indikator nyata bahwa reformasi struktural harus segera dilakukan, jauh melampaui sekadar menambah jumlah uang.

​Pemerintah wajib melakukan langkah-langkah konkret: 

1. 𝘼𝙪𝙙𝙞𝙩 𝙙𝙖𝙣 𝘼𝙠𝙪𝙣𝙩𝙖𝙗𝙞𝙡𝙞𝙩𝙖𝙨 𝘿𝙖𝙣𝙖 𝙆𝙚𝙨𝙚𝙝𝙖𝙩𝙖𝙣 𝙊𝙩𝙨𝙪𝙨 

 Melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana kesehatan Otsus dan menindak tegas setiap pelanggaran administrasi atau korupsi yang menghambat layanan.

 

2. 𝙆𝙚𝙗𝙞𝙟𝙖𝙠𝙖𝙣 𝙏𝙖𝙣𝙥𝙖 𝘽𝙖𝙮𝙖𝙧 𝙙𝙞 𝙏𝙞𝙩𝙞𝙠 𝙋𝙚𝙡𝙖𝙮𝙖𝙣𝙖𝙣

​ Menerbitkan regulasi tegas yang menjamin bahwa semua pasien OAP yang berada dalam kondisi darurat, khususnya bersalin, harus dilayani terlebih dahulu tanpa prasyarat pembayaran atau kelengkapan berkas Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan. Masalah administrasi harus diselesaikan setelah kondisi pasien stabil.

 

3. 𝙋𝙚𝙡𝙖𝙩𝙞𝙝𝙖𝙣 𝙀𝙩𝙞𝙠𝙖 𝙙𝙖𝙣 𝘽𝙪𝙙𝙖𝙮𝙖

​ Melakukan pelatihan intensif bagi seluruh staf rumah sakit di Papua mengenai etika kedokteran, penanganan pasien darurat, dan sensitivitas budaya terhadap OAP.

 

𝙆𝙚𝙨𝙞𝙢𝙥𝙪𝙡𝙖𝙣. 

​Tragedi penolakan pasien bersalin adalah alarm keras. Pemerintah dan pihak terkait harus memastikan bahwa hak konstitusional atas kesehatan tidak dapat dibatalkan hanya karena hambatan birokrasi atau biaya operasi. Otsus Jilid II harus menjadi era di mana nyawa OAP, terutama ibu dan anak, adalah prioritas tertinggi.

Di bawah payung Otsus Jilid 2, tidak boleh ada lagi OAP yang meregang nyawa di depan pintu rumah sakit hanya karena terhalang tembok birokrasi dan biaya. Ini adalah pertaruhan atas keberhasilan dan martabat Otsus itu sendiri. Negara harus hadir dan memastikan bahwa dana yang seharusnya menjamin kehidupan, tidak justru menjadi pemisah antara nyawa dan kematian.

 

Penulis. 

Jazwan W. Yanengga

Read More

Papua adalah ATM Jakarta

Foto Istimewa Victor Yeimo

Konflik di Papua adalah mesin pencetak uang, dan TNI/Polri dan Badan Intelejen Negara (BIN) adalah operatornya.

Perang adalah proyek. Konflik ini dipelihara, bukan diselesaikan. Papua tidak aman karena Indonesia butuh konflik untuk hidupkan mesin bisnis militernya. Papua akan damai jika militer dan penjajahan ini diakhiri.

Papua hari ini telah menjadi ATM bagi petinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI), Badan Intelejen Negata (BIN), dan Polri.

Dari konflik yang tak kunjung selesai itulah mereka mendapatkan dana triliunan rupiah dari APBN setiap tahun. Dalam bahasa ekonomi politik, ini disebut Militarized Rent-Seeking, yaitu ketika militer bertindak sebagai pelaku ekonomi yang mencari untung dari konflik. 

Disitu nereka "jual ancaman," minta dana, dan bangun kerajaan bisnis di atas penderitaan Rakyat Papua.

Strategi yang mereka pakai dikenal juga sebagai Low Intensity Conflict, konflik yang dibiarkan terus hidup dalam skala rendah, tapi menghancurkan masyarakat secara perlahan-lahan. Rakyat dibuat trauma, desa dikosongkan, sekolah ditutup, dan semua itu digunakan sebagai alasan untuk menambah kekuatan militer. 

Perang tidak diarahkan untuk kemenangan atau penyelesaian, tetapi untuk kelangsungan. Ini yang disebut sebagai managed conflict atau konflik yang sengaja dikelola pada level tertentu agar menjadi pembenar operasi militer dan aliran dana. Papua dijadikan arena konflik abadi, bukan karena tidak ada solusi, tetapi karena konflik itu sendiri adalah solusi bagi kepentingan elite militer dan penajabat oligarki Jakarta. 

Dalam strategi perang modern, khususnya fourth generation warfare, militer tak lagi sekadar berfungsi menjaga kedaulatan, tetapi menjadi aktor politik dan ekonomi. Di Papua, TNI, Polri dan BIN menjadi operator utama proyek ekonomi-politik. Dana negara mengalir dalam bentuk belanja pertahanan, operasi non-tempur, dan proyek infrastruktur “keamanan”  yang pada hakikatnya merupakan mekanisme kontrol kolonial. Pos-pos militer bukan dibangun untuk menjaga Rakyat, tapi untuk memastikan eksploitasi ekonomi dan kontrol wilayah tetap berjalan lancar.

Jika kita bandingkan dengan praktik Amerika Serikat, penciptaan konflik di luar negeri (Irak, Libya, Afghanistan) digunakan sebagai dalih menciptakan utang negara, mencetak uang melalui The Fed, lalu membiayai industri militer. Hal serupa dilakukan di Papua dalam skala domestik: narasi ancaman separatis diproduksi, kemudian digunakan untuk menarik dana dari APBN. Perang menjadi ladang ekonomi. Ini adalah bentuk military Keynesianism dalam versi kolonial Indonesia.

Jakarta sepenuhnya sadar bahwa Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) bergerak tanpa dukungan struktur politik nasional yang solid. Tidak ada koordinasi strategis antara kekuatan bersenjata dan kekuatan sipil-politik. Ketiadaan strategi terpadu inilah yang menjadikan gerakan bersenjata mudah dikooptasi secara psikologis dan intelijen. Fragmentasi ini menjadikan Tentara Nasional Papua Barat (TPNPB ) lebih sebagai simbol resistensi daripada kekuatan yang mampu mengancam struktur kekuasaan. Dan ironisnya, kondisi ini justru memperkuat legitimasi militer Indonesia untuk terus bercokol.

Dalam kerangka ini, Papua telah menjadi contoh sempurna dari militarized rent-seeking, di mana konflik bukan efek samping dari ketidakadilan, tetapi alat utama penguasaan ekonomi dan politik. Sama seperti konflik di Kongo yang diciptakan untuk menguasai tambang, atau konflik buatan Prancis di Afrika Barat demi kontrol uranium, Papua adalah arena kolonial di mana darah Rakyat menjadi pelumas roda ekonomi militer Indonesia.

Bagi Tentera Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), barangkali tahu mereka main proyek, tetapi tetap memilih berperang. Bukan karena Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) bodoh. Tapi karena barangkali mereka sadar: hanya perang yang bisa memaksa dunia melihat wajah asli kolonialisme Indonesia. Kalau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) berhenti hari ini, itu artinya sedang memberi karpet merah kepada TNI, Polri, dan korporasi tambang untuk ambil semua yang tersisa dari tanah ini. Diam berarti membiarkan pegunungan dikapling, hutan dibabat, emas disedot, dan Rakyat dikurung dalam pos militer dan trauma. Diam itu menyerah tanpa perlawanan.

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) sedang bilang kami tidak pilih perang karena kami suka kekerasan. Kami pilih perang karena Indonesia tidak memberi ruang bagi kehormatan dan keadilan.

Semua sudah dicoba: bicara, berdialog, angkat bendera damai. Tapi jawabannya selalu sama: peluru, stigma, dan penjajahan ekonomi. Maka perang adalah jawaban terakhir yang paling masuk akal.

Pasukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) akan bilang, setiap hari kami melihat bukit yang dibor, sungai yang tercemar, dan Rakyat yang dikorbankan atas nama "pembangunan."

Lalu mereka bilang jangan lawan.? Justru melawan adalah satu-satunya cara menghentikan eksploitasi ini. Karena penjajahan tidak pernah berhenti karena belas kasihan. Penjajahan hanya berhenti karena dilawan.

Tebtera Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) mungkin sudah melihat bahaya ketika Rakyat Papua diam. Karena diam di bawah sistem kolonial bukan berarti aman.  Diam berarti memberi ruang seluas-luasnya bagi militer dan korporasi untuk bergerak tanpa hambatan. Tanpa perlawanan, eksploitasi akan berjalan lebih cepat, lebih dalam, dan lebih kejam,  karena tidak ada tekanan politik dan tidak ada gangguan moral dari bawah.

Perang yang dilakukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) bukan perang reaktif, tapi respons strategis terhadap kolonialisme. Ini sejalan dengan teori dekolonisasi Frantz Fanon, yang mengatakan bahwa dalam kondisi kolonial brutal, kekerasan revolusioner adalah cara bangsa tertindas memulihkan martabatnya dan memaksa perubahan struktur kekuasaan. 

Lalu bagaimana dengan penderitaan Rakyat akibat perang.? Ini pertanyaan yang sah. Tapi kita harus jujur: Rakyat Papua juga menderita di masa "damai semu." Rumah dibakar saat tidak ada perang. Orang dituduh Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan ditembak saat tidak pegang senjata.

Jadi penderitaan bukan akibat perang semata, tapi akibat keberadaan sistem kolonial itu sendiri. 

Jadi bagi Tentara Pembebasan Nasiobal Papua Barat (TPNPB), barangkali bukan perang yang memperpanjang konflik, justru perang ini adalah bentuk tekanan agar dunia melihat, agar penjajah berhenti, dan agar Papua tidak menjadi koloni permanen. 

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) bakan terus berjuang. Tapi agar perjuangan ini tidak hanya jadi siklus tanpa ujung, ia harus dipadukan dengan strategi politik, tekanan diplomatik, dan gerakan Rakyat yang sadar.

Sementara bagi Jakarta: selama konflik ini terus dijadikan proyek ekonomi, mereka sedang menunda letusan sejarah yang lebih besar.

Selama struktur kolonial ekonomi-politik Jakarta atas Papua tidak dirombak, maka perang bukan ancaman, ia adalah konsekuensi logis. Maka solusi sejati bukan memadamkan senjata, tapi mencabut akar penjajahan. Negara Indonesia yang menjaga proyek ekonomi lewat militerisasi. Bangsa Papua, khususnya Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), yang memilih jalan perang karena tidak ada kanal damai yang adil.

Untuk keluar dari siklus konflik berdarah dan proyek militer, solusi damai harus memenuhi dua prinsip utama: keadilan sejarah dan penghormatan atas hak menentukan nasib sendiri (selfdetermination) bagi bangsa Papua.

Penulis : Victor Yeimo 

Juru Bicara KNPB Internasional

Read More