DARURAT KEMANUSIAN DI PAPUA : RUMAH SOLIDARITAS PAPUA DESAK PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SEGERA LAKSANAKAN SELURUH REKOMENDASI DPD RI ASAL PAPUA

 Siaran Pers

Rumah Solidaritas Papua

Nomor : 001 / SP - RSP / II / 2026

DARURAT KEMANUSIAN DI PAPUA : RUMAH SOLIDARITAS PAPUA DESAK PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SEGERA LAKSANAKAN SELURUH REKOMENDASI DPD RI ASAL PAPUA

Pendekatan keamanan yang terus dikedepankan oleh Pemerintah Republik Indonesia di seluruh Wilayah Tanah Papua telah menelan korban di berbagai pihak. Mulai dari anggota TNI-Polri maupun anggota TPN PB serta masyarakat sipil baik Orang Asli Papua (OAP) maupun non OAP. Setidaknya, sepanjang tahun 2018-2024, 368 orang meninggal dan hanya di tahun 2005, lebih dari 10.261 warga sipil mengungsi (jumlah itu belum termasuk jumlah pengungsi dari tahun 2018 sampai tahun 2024). Semuanya berujung pada tindakan yang merendahkan martabat kemanusiaan di Indonesia. 

Konflik bersenjata di Papua memiliki akar persoalan politik antara Pemerintah Indonesia dan masyarakat Papua. Pasal 46 UU Nomor 2 Tahun 2021 telah mengatur mekanisme penyelesaiannya yaitu pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Tujuan KKR dimaksudkan agar melakukan klarifikasi sejarah Papua untuk pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta merumuskan dan menetapkan langkah-langkah rekonsiliasi. 

Sama halnya Pasal 45 UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang pembentukan Komisi HAM Papua dan Pengadilan HAM di Papua. Namun, sejak tahun 2001 sampai tahun 2026 langkah tersebut tidak pernah dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Melihat berbagai fakta pelanggaran HAM di Papua, baik akibat praktik pengerahan pasukan dalam konteks operasi militer selain perang ilegal dan konflik bersenjata antara TNI-Polri versus TPN PB berdampak serius pada keselamatan masyarakat sipil OAP maupun non OAP. Termasuk kebijakan proyek strategis nasional (PSN) yang berdampak serius pada pelanggaran Hak Masyarakat Adat Papua. Menyikapi situasi darurat kemanusiaan tersebut beberapa Lembaga Advokasi Hak Asasi Manusia seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Amnesty International Indonesia, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Persatuan Gereja Gereja Indonesia (PGI), Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Greenpeace, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Komisi Orang Hilang (Kontras), Asian Justice and Rights (AJAR) dan individu lainnya yang tergabung dalam Rumah Solidaritas Papua melaksanakan audiensi dengan Pimpinan dan Anggota DPD RI asal Papua untuk membahas terkait dengan Kondisi HAM di Papua.

Dari berbagai persoalan pelanggaran HAM akibat pendekatan keamanan yang melahirkan konflik bersenjata di Papua yang berdampak pelanggaran HAM bagi masyarakat sipil yang berada disekitarnya. Termasuk didalamnya masalah Pengungsi akibat Konflik bersenjata di Papua, Persoalan Pelanggaran Hak Masyarakat Adat akibat pengembangan PSN dan juga penegakan Hukum dan HAM di Papua serta berbagai persoalan lainnya dibahas dalam audensi yang digelar pada tanggal 9 Februari 2026 di Gedung DPD RI.  

 

Dari hasil pertemuan Rumah Solidaritas Papua dengan pimpinan dan anggota DPD RI asal Papua, diperoleh beberapa poin rekomendasi yang diterbitkan sesuai dengan isu yang dibahas. Secara khusus berkaitan dengan isu konflik bersenjata terdapat 2 (dua) poin rekomendasi yang disampaikan kepada Pemerintah yaitu :

1. Menetapkan Tanah Papua sebagai wilayah Konflik Bersenjata Non-Internasional berdasarkan Hukum Humaniter Internasional sehingga para pihak yang berkonflik wajib mematuhi Hukum Humaniter Internasional (HHI);

2. Menata ulang semua operasi militer TNI berdasarkan HHI dan UU No. 3/2025 tentang Perubahan UU No. 34/2004 tentang TNI dan mengeluarkan Kepres tentang OMSP demi mencegah eskalasi konflik bersenjata dan ancaman keselamatan warga sipil dan Meminta untuk menggunakan pendekatan hukum terhadap dinamika politik di seluruh Tanah Papua untuk menghindari jatuhnya korban dan trauma masyarakat sipil di Tanah Papua.

Sementara itu, berkaitan dengan isu pengungsi akibat konflik bersenjata diberikan 3 (tiga) rekomendasi sebagai berikut :

1. Meminta Pemerintah Pusat dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) untuk menepati Hukum Humaniter Internasional dengan membuka koridor kemanusiaan bagi lembaga-lembaga kemanusiaan dalam negeri dan internasional, khususnya Komite Internasional Palang Merah (ICRC) untuk melakukan aksi tanggap darurat dan pemulihan bagi penanganan pengungsi Papua yang berada di Papua Niugini, pengungsi internal korban konflik bersenjata dan warga terdampak lainnya di seluruh Tanah Papua;

2. Meminta Pemerintah Pusat untuk mendukung Pemerintah di Tanah Papua dalam memulihkan fasilitas layanan publik beserta sumber daya manusia dan perlindungan terhadap tenaga pendidikan dan kesehatan di wilayah-wilayah pasca terjadinya konflik;

3. Mengundang Kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan penanganan pengungsi untuk melaksanakan Rapat Kerja dengan DPD RI dalam penanganan pengungsi internal.

Selain itu, berkaitan dengan isu Masyarakat Adat Papua diberikan 2 (dua) rekomendasi sebagai berikut :

1. Meminta Pemerintah untuk menghentikan PSN di Tanah Papua dan menghormati perangkat hukum negara yang melindungi eksistensi Masyarakat adat, hak milik, kesejahteraan, keselamatan, masa depan serta pelibatan masyarakat Papua dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan;

2. Meminta pemerintah pusat untuk berkomitmen terhadap warwah perlindungan hak-hak masyarakat adat papua sebagaimana diatur pada Pasal 43 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2021;

Berkaitan dengan rekomendasi terkait penegakan hukum dan HAM ada 3 (tiga) poin yang disampaikan yaitu :

1. Meminta aparat penegak hukum untuk memastikan proses penegakan hukum yang efektif melalui Pengadilan HAM di lingkungan peradilan umum untuk kasus kekerasan terhadap warga sipil, termasuk kekerasan terhadap pembela HAM;

2. Meminta Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian HAM, untuk segera membentuk Komisi HAM dan Pengadilan HAM berkedudukan di Papua untuk mengusut kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua sesuai pasal 45, UU No. 2 Tahun 2021;

3. Mendorong kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM untuk mengundang dan membuka kunjungan para pelapor situasi HAM di Papua guna melakukan verifikasi status KBNI dan dampaknya terhadap warga sipil di Tanah Papua.

Ironisnya, baru beberapa hari pasca Audiensi Rumah Solidaritas Papua dengan DPD RI berlangsung dan melahirkan beberapa rekomendasi untuk dijalankan Pemerintah, pendekatan keamanan masih terus dikedepankan. Korban kembali berjatuhan sebagaimana yang terjadi dalam peristiwa penembakan terhadap anggota TNI di areal PT. Freeport Indonesia pada tanggal 11 Februari 2026 dan Peristiwa Penembakan Terhadap Pilot dan Kopilot di Bandara Koroway Batu, Distrik Yaniruma, Boven Digoel pada tanggal 11 Februari 2026. Berdasarkan situasi di atas, semestinya Pemerintah belajar dari kesalahan agar nyawa rakyat tidak terus dikorbankan. Pemerintah harus kembali fokus menjawab akar persoalan ketidakadilan dan pelanggaran HAM di Papua. Pembelajaran penyelesaian konflik sebagaimana yang Pemerintah Republik Indonesia pernah lakukan di Timor Timur maupun di Aceh perlu dilakukan pada konflik di Papua.

Berdasarkan pada uraian di atas maka kami berbagai Lembaga Advokasi dan Individu yang tergabung dalam Rumah Solidaritas Papua tegaskan kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera :

1. Mengeluarkan Kepres yang memberlakukan Hukum Humaniter Internasional di Tanah Papua sehingga status operasi militer di seluruh Tanah Papua memiliki legalitas yang diakui secara nasional dan internasional;

2. Memerintahkan Kementerian HAM untuk segera mewujudkan Komisi Pelurusan Sejarah, Komisi HAM, dan Pengadilan HAM di Tanah Papua sesuai UU Otonomi Khusus untuk dapat menangani pelanggaran HAM di Papua dan segera mencari solusi perdamaian atas konflik politik antara Indonesia dengan Papua demi melindungi HAM di Papua;

3. Perintahkan Kementerian dan Kepala Daerah masing-masing untuk menangani seluruh pengungsi akibat konflik bersenjata di Papua;

4. Menghentikan Proyek Strategis Nasional di Papua yang telah melanggar Hak Masyarakat Adat Papua;

5. Laksanakan seluruh rekomendasi DPD RI asal Papua demi melindungi HAM OAP dan Non OAP di wilayah Papua.

 

Demikian siaran pers ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan banyak terima kasih.

 

Jakarta, 17 Februari 2026

 

Hormat Kami

Rumah Solidaritas Papua 

(Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Amnesty International Indonesia, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Persatuan Gereja Gereja Indonesia (PGI), Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Greenpeace, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Komisi Orang Hilang (Kontras), Asian Justice and Rights (AJAR) dan individu lainnya)

Nara Hubung :

Kordinator RSP (082199507613)

Read More

Memberi Dengan Sukacita Meraih Kemenangan

     Foto : Istimewa

Oleh : Pdt. Thomas Wenda, S. Th 

Bacaan: 2 KORINTUS 9:6-15. 

 Nas: "Lagi pula, Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik." (2 Korintus 9:8). 

 Jemaat Korintus berjanji untuk memberikan persembahan bagi jemaat Yerusalem. Hal itu membuat Paulus membanggakan mereka di hadapan jemaat Makedonia. Bahkan, niat baik mereka juga merangsang orang lain untuk melakukan kebaikan yang sama. Namun, jemaat Korintus tidak segera mewujudkan janjinya. Karena itu, Paulus mendorong mereka untuk segera mewujudkan janjinya sambil memotivasi mereka menggunakan hukum tabur tuai. Meski demikian, Paulus tidak bermaksud mengajar jemaat Korintus untuk memberi dengan motivasi supaya mendapat imbalan atau memancing berkat yang lebih besar. Paulus menekankan semangat memberi dengan kerelaan hati, sukacita tanpa paksaan. Lagi pula, Tuhan tidak akan pernah membiarkan umat-Nya kekurangan. Ini bukan hanya berbicara tentang hal duniawi (materi), melainkan kasih karunia secara menyeluruh (hikmat, sukacita, dan damai sejahtera). Terlebih pelayanan kasih melalui pemberian berdampak melimpahkan ungkapan syukur bagi Allah. Sebab, orang yang menerima pemberian kita akan bersyukur kepada Allah. Karena pemberian yang kita bagikan, mereka juga memuliakan Allah. Tuhan memberikan kelimpahan kepada umat bukan supaya umat dapat berfoya-foya, melainkan untuk tujuan yang rohani, yakni berbagai perbuatan baik. Ini berarti bahwa sesungguhnya di balik setiap berkat yang Tuhan curahkan, ada tugas yang mesti kita emban, yaitu menjadi saluran berkat. Dengan demikian, tolak ukur berkat bagi orang percaya bukan lagi banyaknya harta yang dimiliki, melainkan banyaknya kebaikan yang dilakukan." 

 "TUHAN MELIMPAHKAN KASIH KARUNIA UNTUK DIBAGIKAN DALAM SEGALA KEBAJIKAN, BUKAN UNTUK DISIMPAN ATAU DIPAMERKAN."

  Pembacaan Setahun: Bilangan 8‐10

Read More

PUISI : PERAYAAN HUT GIDI KE-63Th 12 Februari 2026

 

      Foto : Istimewah

Spirit Penginjilan Gereja GIDI
Oleh : Yosua Noak Douw

Dari gunung yang sunyi,
dari lembah yang sepi,
lahirlah sebuah iman
yang tidak ditulis oleh tinta,
tetapi oleh air mata doa.

Bukan dari kota besar,
bukan dari bangunan megah,
melainkan dari hati yang sederhana
yang mengenal Tuhan
lebih dalam dari siapa pun.

Mereka tidak punya banyak kata,
tidak punya gelar,
tidak punya kemewahan.
Hanya satu yang mereka punya:
iman… yang menyala.

Mereka bertanya,
“Apakah masih ada orang di balik gunung?”
Dan ketika jawabannya: “Ada,”
mereka tidak menunggu,
mereka tidak ragu,
mereka pergi.

Mereka berjalan jauh,
melewati hutan,
mendaki gunung,
menyeberangi sungai,
membawa Injil
di dalam hati mereka.

GIDI lahir bukan dari rencana manusia,
tetapi dari panggilan Allah.
Bertumbuh bukan karena kekuatan,
tetapi karena kesetiaan.

Di sana,
orang-orang sederhana berkata:
“Kami berdiri sendiri.”

Bukan karena sombong,
tetapi karena yakin—
Tuhan yang memanggil,
Tuhan yang memimpin,
Tuhan yang menyertai.

Hari demi hari,
tahun demi tahun,
Injil terus berjalan.

Dari pedalaman,
ke pesisir,
dari Papua,
ke seluruh Indonesia,
bahkan sampai ke bangsa-bangsa.

GIDI bukan sekadar gereja.
Ia adalah langkah iman.
Ia adalah perjalanan kasih.
Ia adalah saksi
bahwa Tuhan bekerja
melalui orang-orang sederhana.

Enam puluh tiga tahun…
bukan waktu yang singkat.

Ada air mata.
Ada luka.
Ada pengorbanan.
Ada sukacita.

Namun satu yang tidak berubah:
Injil tetap diberitakan.
Doa tetap dinaikkan.
Tuhan tetap disembah.

Hai generasi hari ini,
dengarlah suara para perintis:

Jangan padamkan api itu.
Jangan tinggalkan panggilan itu.
Jangan tukar iman
dengan kenyamanan.

Jadilah seperti labu
yang terus merambat,
dipetik—tetapi hidup,
dihambat—tetapi bertumbuh.

Karena gereja ini
bukan milik manusia.
Gereja ini milik Kristus.

Dialah Kepala.
Dialah Penuntun.
Dialah Penjaga.

Selama Injil diberitakan,
gereja akan hidup.

Selama doa dinaikkan,
Tuhan akan bekerja.

Selama Yesus di tengah pelayanan,
GIDI tidak akan pernah hilang arah.

Hari ini,
dan sampai nanti,
dari generasi ke generasi,

biarlah satu hal tetap tinggal:
iman yang sederhana,
kasih yang nyata,
dan keberanian
untuk memberitakan Kristus.

Selamat ulang tahun, GIDI.
Engkau bukan hanya gereja,
engkau adalah rumah iman.

Engkau bukan hanya sejarah,
engkau adalah panggilan.

Dan selama Tuhan Yesus hidup,
GIDI… akan terus hidup.

Amin.

Read More

REFLEKSI DALAM HUT GIDI YANG KE 6E TAHUN

Foto Istimewa : Pdt. Dorman Wandikbo, S. Th

1.  SEJARAH.

       Lahirnya Gereja GIDI  …….. Atas kehendak dan Rencana Tuhan maka telah lahir Gereja Pribumi di balik gunung “HONAI’ Kampung sunyi jauh dari dunia maju, tak terhitung dan tak terpandang  namun berharga di mata Tuhan.   Pada saat itulah Pulau Papua menjadi incaran sejak lama di abad 13 san.  Namun, pulau yang didiami 274 suku ini, baru di jamah oleh INJIL pada pertengahan abad 19.  Merupakan titik awal lahirnya Gereja GIDI sejak duta duta Kristus, para misionaris  APCM UFM RBMU Tahun 1952/1955 Menjinjakkan kaki di papua Pengunungan.    Kiranya  lemah dikuatkan ,yang miskin dan hina dapat diangkat  oleh Kasih Karuniah dan Kebenaran Tuhan menyertai mereka yang di tandai oleh pertobatan dan pembaptisan orang percaya yang menerima Jesus sebagai Tuhan dan Juru selamat.      

Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan dan merekapun bersekutu, bertumbuh, berakardan berbuah di dalam DIA.        

Dan dalam waktu Tuhan ,mereka disatukan di dalam satu Tubuh Kristus yang secara DE FACTO dinyatakan pada Konferensi umum Gereja-Gereja Lani 12 Februari 1963 yang dikutip dalam kalimat ……….Karena Tuhan tinggal bersama-sama kami maka kami ingin BERDIRI SENDIRI , Sebuah TONGGAK PERADABAN  yang mengubah hidup manusia HITAM KRITING di tanah ini.   Sebuh keputusan IMAN  REVOLUASIONER, EKSTREM,RADIKAL dan tanpa suatu era  RESTORASI,era REVIVAL,era REFORMASI bagi umat manusia di negeri ini sepanjang masa.     Dengan berjalannya waktu maka Gereja pribumi dapat bertumbuh dan berkembang yang ikuti pula perubahan nama Gereja dari (Gereja Injil Irian Barat 1963 Menjadi Gereja Injil Irian Jaya 1973 dan kini Gereja Injil di Indonesia 1988 ).     Atas dasar keputusan itulah maka terbentuklah sebut Gereja pribumi yang  di sebut Gereja INDENPENDEN, OTONOM DAN MANDIRI dan  DEMIKRASI dengan sistim pemerintahan KONGRESIONAL dan PRESBITERIAN, Sebuah keputusan SPETAKULER yang diproklamasikan oleh pendiri pada detik detik lahirnya Gereja Injili Di Indonesia  12 Pebruari 1963 adalah “ KAMI INGIN BERDIRI SENDIRI:.

 2.  GEREJA TANPA PENGINJILAN  MATI         

                                                                                  

HUT GIDI 63 tahun membuktikan bahwa Gereja GIDI sudah dewasa dalam misi Secara fundamental bertanggungjawab untuk menjangkau jiwa jiwaa dalam dunia global.    

Tujuan Penginjilan adalah  Gereja yang berorientasi pada Amanat Agung. Orang tua dulu mereka sangat sederhana dengan berbusana koteka dan sali tetapi mereka membuat jalan dan   memberikan pedoman dan pengawasan kepada program misi gereja. Mereka adalah orang-orang kunci yang bertanggung jawab untuk menggerakkan gereja dalam misi. Pekerjaan mereka bukan melakukan semua pekerjaan. Pekerjaan mereka adalah SALING MENGHORMATI SATU SAMA LAIN, MENDORONG, MELATIH dan MENGGERAKAN anggota Jemaat sehingga lebih efektif dalam penginjilan lokal, komunikasi antara para penginjil  dan badan  Misi UFM,APCM dan RBMU sangat inten untuk memajukan penginjilan di seluruh papua dan di luar papua .

Penginjilan belum selesai krn penginjilan adalah  Perintah Amanat Agung Jesus Kristus kepada Gereja dan Ia akan menyertainya sampai akhir zaman ( Mts 28:19-20)

Penginjilan belum selesai krn seluruh penduduk bumi sekarang berjumlah  8,3 miliar orang .  Dari jumlah itu umat Kristen Gereja Katolik dan Gereja Protestan  2,4 miliar orang. 

Masih ada 6 miliar penduduk bumi yang menolak Jesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru SlamatNya.

Penginjilan belum selesai krn jika Gereja berhenti misi Penginjilan maka berita2 dan propoganda setan dan antek-anteknya ( BERLABEL GLOBALISASI, THEOLOGI KEMAKMURAN, ALIRAN TROTO BLESING, WESTERNISASI  dan pengaruh EKSTERNAL )  yang akan mempengaruhi manusia mengakibatkan Gereja kehilangan Fokus.

                                                                                                                                                                                                    

MENGERJAKAN 

Misi Penginjilan  perlu memberikan kesempatan untuk keterlibatan dalam penginjilan dunia. Dalam beberapa hal, ini berarti bahwa misi Penginjilan mengembangkan suatu pelayanan lintas budaya dan menarik anggota untuk mau terlibat. Juga mengarahkan jemaat pada Penginjilan misi,  Akan tetapi, pokok persoalannya adalah bahwa Misi Penginjilan tidak  bisa berjalan maksimal kalau hanya pada memberikan informasi,  atau  sekedar momen mengumpulkan uang  tetapi menggerakkan jemaat  lakukan seminar seminar , mendidik , mengajarkan Alkitab ,Memahami Doktrin  dan mengetahui Sejarah  perjalanan misi Gereja dari GIB GIIJ sampai kini di sebut GIDI.                                                                        

3. GEREJA ADALAH BENTENG TERAKHIR ORANG ASLI PAPUA

 

Gereja membawa perubahan paling beradap dalam sejarah peradaban umat manusia papua.Gereja mengangkat harkat dan martabat manusia papua sebagai ciptaan Tuhan. Gereja menemukan Orang Asli Papua dan hadir ditengah-tengah mereka sebagai sahabat, sebagai ayah, sebagai mama, sebagai kaka, sebagai saudara dan sebagai keluarga.  Gereja mengajarkan bahwa semua manusia sama dan setara di hadapan Tuhan. Gereja mengajarkan pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang rama berbasis kontekstual sosial dan budaya orang asli papua.      Ketika umat Tuhan di tanah papua dianiaya jadi korban hukum bukan melanggar hukum  karena sesungguhnya orang papua hadapi  adalah :   RASISME,FASISME.KOLONIALISME,MILITERISME,IMPERALISME,KAPITALISME,KETIDAK ADILAN,PELANGGARAN HAM BERAT, GENOSIDA , EKOSIDA, MARGINALISASI, DIKRIMINASI DAN STATUS POLITIK PAPUA.

Maka hal itu memberikan rambu rambu kepada orang asli papua bahwa Gereja adalah Benteng terakhir untuk melawan tangan Firaun Moderen.     Bagi orang papua Gereja adalah benteng Keadilan dan Kedamaian. Alkitab yang di ajarkan oleh Gereja adalah satu-satunya benteng Kebenaran dan keselamatan, Benteng pengampunan dan pengharapan.  Gereja mengajarkan umatNya berlutut berdoa dan berpuasa.  Gereja tak akan tinggal diam ketika umat kepunyaan Allah di ancam.  Gereja berdiri di garis paling terdepan melawan musuh dengan tongkat Kebenaran, eadilan  dan Kemanusiaan.   Kita belajar dari orang asli AFRIKA SELATAN tentang pengalaman spiritualitas mereka keluar dari dampak buruk penerapan sistem APRTHEID Gereja bersuara dan Tuhan pulihkan negeri mereka.      

                                            

PERAN  PEMIMPIN GEREJA

 

Bapak Uskup Desmond M  tutu adalah seorang theolok berasal dari afrika selatan yang menentang keras terhadap kebijakan pemerintah yang diskriminatif dan rasis terhadap orang kulit hitam di Afrika Selatan.    Ia mengkritik kebijakan pemerintah dengan menyatakan bahwa orang kulit hitam tdk di beri kesempatan untuk memilih dalam hidup mereka sendiri.   Malahan mereka menderita di tanah sendiri.    

NELSON MANDELA memberikan pandangan yang baik tentang Uskup Tutu, Ia berkata bahwa Desmond tutu adalah seorang yang tidak pernah takut untuk menyuarakan SUARA YANG MEREKA TIDAK DAPAT MENYUARAKAN.   Gereja menjadi benteng terakhir bagi orang Papua. Gereja adalah satu satunya tempat bagi suku-suku hitam di planet bumi ini untuk dapat mengekspresikan harga diri sebagai ciptaan Tuhan dan kepada dunia bahwa semua manusia setara.          

                                                                   

GEREJA TAK PERNAH TERKALAHKAN

    

Demikian pula, setiap orang yang berniat jahat dan membunuh umatnya di tanah papua tdk pernah selamat dari hukuman Tuhan.   ANDA BOLEH MENCARI MAKAN DISINI, ANDA BOLRH CARI JABATAN DISINI, ANDA BOLEH CARI PANGKAT DISINI Tapi jangan bunuh orang asli papua.   Ketika kita berlindung kepada Gereja Tuhan maka Tuhan sendiri akan berperang melawan musuh-musuh kita.   Ketika Gereja diganggu maka itu tanda kematian orang asli papua.  Gereja adalah orang papua, Orang papua adalah Gereja.  Sebab ada tertulis, barang siapa membinasakan bait Allah maka Allah akan membinasakan dia.

                                                                                                                                                                    

TANTANGAN GEREJA DI TANAH PAPUA MASA  KINI

  Sejak tahun 1961, papua di INTEGRASIKAN secara ilegal sedalam negara RI .  Saat itu pula negara menggap papua sebagai tanah jajahan dan dirampas harta kekayaan laut,darat, dan udara serta tak segan untuk menculik, membunuh dan menghilangkan nyawa manusia pemilik neregi ini.    Akibat dari penjajah ini kerusakan moral dan mental yang ditimbulkan akibat doktrinisasi semangat nasional abu abu, nyaris kehilangan jati diri, kehilangan arah dan mulai mencari/ percaya pada praktek medadak menjadi kaya, menjadi penguasa, menjadi sukses,dls.    Setelah itu mereka di jadikan ATM Penguasa jakarta dengan ancaman KPK, dls. Ini nampak sangat sistematis, bertujuan mengkredilkan karakter orang papua.                                                                             

Akhirnya dari tulisan ini, saya mengucapkan selamat merayakan hari ulang tahun GIDI  yang ke 63  untuk semua umat yang di pesisir pulau, lembah, rawa, lereng gunung.   Kita semua ada karena INJIL . 

  Pdt Dorman Wandikbo, S. Th

(Dewan Pertimbangan GIDI).

Read More

𝗣𝗲𝗹𝗮𝘆𝗮𝗻𝗮𝗻 𝗞𝗲𝘀𝗲𝗵𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗢𝗿𝗮𝗻𝗴 𝗔𝘀𝗹𝗶 𝗣𝗮𝗽𝘂𝗮 𝗣𝗮𝗱𝗮 𝗘𝗿𝗮 𝗢𝘁𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶 𝗞𝗵𝘂𝘀𝘂𝘀 𝗝𝗶𝗹𝗶𝗱 𝗗𝘂𝗮 𝗦𝗮𝗻𝗴𝗮𝘁 𝗣𝗿𝗶𝗵𝗮𝘁𝗶𝗻: 𝙆𝙚𝙩𝙞𝙠𝙖 𝙋𝙖𝙨𝙞𝙚𝙣 𝘽𝙚𝙧𝙨𝙖𝙡𝙞𝙣 𝘿𝙞𝙩𝙤𝙡𝙖𝙠 𝙆𝙖𝙧𝙚𝙣𝙖 𝙏𝙖𝙠 𝙈𝙖𝙢𝙥𝙪 𝘽𝙖𝙮𝙖𝙧 𝘽𝙞𝙖𝙮𝙖 𝙊𝙥𝙚𝙧𝙖𝙨𝙞.

Foto : Ilustrasi AI

Janji Otonomi Khusus (Otsus) Jilid 2 di Tanah Papua, yang ditandai dengan perubahan undang-undang dan peningkatan alokasi dana yang masif, sejatinya dicanangkan untuk menutup jurang kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP). Sektor kesehatan, sebagai pilar utama pembangunan sumber daya manusia, seharusnya menjadi pos terdepan yang menunjukkan keberhasilan dana triliunan rupiah tersebut.

​Namun, laporan yang menyayat hati mengenai seorang pasien bersalin yang ditolak oleh pihak rumah sakit karena tidak mampu membayar biaya persalinan, mendedahkan realitas yang jauh dari harapan. Kasus ini bukan hanya insiden tunggal kegagalan administrasi, melainkan cerminan sistem pelayanan kesehatan yang 'sangat prihatin' dan mengkhianati semangat Otsus itu sendiri.

​Paradoks Dana Melimpah dan Akses Terbatas

​Dana Otsus dirancang untuk memastikan OAP, yang merupakan kelompok paling rentan, mendapatkan akses penuh terhadap hak-hak dasar, termasuk kesehatan. Dalam konteks Papua, di mana infrastruktur medis terbatas dan tantangan geografis sangat ekstrem, rumah sakit, baik milik pemerintah pusat maupun daerah, seharusnya berfungsi sebagai benteng terakhir jaminan kesehatan.

​Kasus penolakan pasien bersalin ini menciptakan paradoks yang memilukan:

𝙆𝙚𝙜𝙖𝙜𝙖𝙡𝙖𝙣 𝙅𝙖𝙢𝙞𝙣𝙖𝙣 𝙎𝙤𝙨𝙞𝙖𝙡 :  Di bawah skema Otsus, seharusnya semua OAP terintegrasi dengan jaminan kesehatan yang memadai. Penolakan karena alasan finansial menunjukkan bahwa skema jaminan ini, atau setidaknya implementasinya di tingkat fasilitas kesehatan, gagal total.

 

𝙋𝙚𝙡𝙖𝙣𝙜𝙜𝙖𝙧𝙖𝙣 𝙀𝙩𝙞𝙠𝙖 𝙙𝙖𝙣 𝙃𝙪𝙠𝙪𝙢 𝘿𝙖𝙧𝙪𝙧𝙖𝙩 : Dalam hukum kesehatan Indonesia, penolakan pasien dalam kondisi darurat (termasuk persalinan) adalah pelanggaran berat. Kondisi bersalin adalah situasi kritis di mana nyawa ibu dan bayi berada dalam ancaman. Mengutamakan biaya di atas nyawa adalah tindakan yang tidak manusiawi dan melanggar sumpah Hippokrates.

 

𝙈𝙚𝙣𝙜𝙖𝙥𝙖 𝘿𝙖𝙣𝙖 𝙊𝙩𝙨𝙪𝙨 𝙂𝙖𝙜𝙖𝙡 𝙎𝙖𝙢𝙥𝙖𝙞 𝙆𝙚 𝙋𝙖𝙨𝙞𝙚𝙣..? 

​Pertanyaan mendasar yang harus dijawab oleh pemerintah daerah dan pusat adalah: ke mana perginya dana Otsus yang sedemikian besar, yang salah satu prioritas utamanya adalah kesehatan?

​Terdapat beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab berlarutnya krisis pelayanan ini:

 

1.      ​𝙏𝙖𝙩𝙖 𝙆𝙚𝙡𝙤𝙡𝙖 𝙙𝙖𝙣 𝙆𝙤𝙧𝙪𝙥𝙨𝙞: Kebocoran dan ketidaktransparanan dalam pengelolaan dana Otsus menyebabkan alokasi yang seharusnya menjangkau fasilitas kesehatan tingkat bawah justru terserap dalam birokrasi yang gemuk atau praktik korupsi.

2.      𝘼𝙠𝙨𝙚𝙨𝙞𝙗𝙞𝙡𝙞𝙩𝙖𝙨 𝙙𝙖𝙣 𝘿𝙞𝙨𝙩𝙧𝙞𝙗𝙪𝙨𝙞:  Walaupun dana tersedia, masalah distribusi obat, alat medis, dan penempatan tenaga kesehatan yang tidak merata, terutama di wilayah pedalaman, membuat rumah sakit di perkotaan sering menjadi pintu tunggal yang terlampau penuh beban dan kaku secara aturan.

3.      𝙈𝙚𝙣𝙩𝙖𝙡𝙞𝙩𝙖𝙨 𝘽𝙞𝙧𝙤𝙠𝙧𝙖𝙨𝙞 𝙑𝙎 𝙆𝙚𝙢𝙖𝙣𝙪𝙨𝙞𝙖𝙖𝙣: Stigma terhadap OAP yang dianggap sering tidak patuh pada prosedur administrasi seringkali diperparah oleh mentalitas birokratis di rumah sakit yang mengutamakan kelengkapan berkas dan kemampuan bayar, alih-alih prinsip salus populi suprema lex (keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi).

​Memulihkan Kemanusiaan dalam Pelayanan

​Otsus Jilid 2 tidak akan berhasil jika kasus penolakan pasien darurat terus terjadi. Kasus ini adalah indikator nyata bahwa reformasi struktural harus segera dilakukan, jauh melampaui sekadar menambah jumlah uang.

​Pemerintah wajib melakukan langkah-langkah konkret: 

1. 𝘼𝙪𝙙𝙞𝙩 𝙙𝙖𝙣 𝘼𝙠𝙪𝙣𝙩𝙖𝙗𝙞𝙡𝙞𝙩𝙖𝙨 𝘿𝙖𝙣𝙖 𝙆𝙚𝙨𝙚𝙝𝙖𝙩𝙖𝙣 𝙊𝙩𝙨𝙪𝙨 

 Melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana kesehatan Otsus dan menindak tegas setiap pelanggaran administrasi atau korupsi yang menghambat layanan.

 

2. 𝙆𝙚𝙗𝙞𝙟𝙖𝙠𝙖𝙣 𝙏𝙖𝙣𝙥𝙖 𝘽𝙖𝙮𝙖𝙧 𝙙𝙞 𝙏𝙞𝙩𝙞𝙠 𝙋𝙚𝙡𝙖𝙮𝙖𝙣𝙖𝙣

​ Menerbitkan regulasi tegas yang menjamin bahwa semua pasien OAP yang berada dalam kondisi darurat, khususnya bersalin, harus dilayani terlebih dahulu tanpa prasyarat pembayaran atau kelengkapan berkas Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan. Masalah administrasi harus diselesaikan setelah kondisi pasien stabil.

 

3. 𝙋𝙚𝙡𝙖𝙩𝙞𝙝𝙖𝙣 𝙀𝙩𝙞𝙠𝙖 𝙙𝙖𝙣 𝘽𝙪𝙙𝙖𝙮𝙖

​ Melakukan pelatihan intensif bagi seluruh staf rumah sakit di Papua mengenai etika kedokteran, penanganan pasien darurat, dan sensitivitas budaya terhadap OAP.

 

𝙆𝙚𝙨𝙞𝙢𝙥𝙪𝙡𝙖𝙣. 

​Tragedi penolakan pasien bersalin adalah alarm keras. Pemerintah dan pihak terkait harus memastikan bahwa hak konstitusional atas kesehatan tidak dapat dibatalkan hanya karena hambatan birokrasi atau biaya operasi. Otsus Jilid II harus menjadi era di mana nyawa OAP, terutama ibu dan anak, adalah prioritas tertinggi.

Di bawah payung Otsus Jilid 2, tidak boleh ada lagi OAP yang meregang nyawa di depan pintu rumah sakit hanya karena terhalang tembok birokrasi dan biaya. Ini adalah pertaruhan atas keberhasilan dan martabat Otsus itu sendiri. Negara harus hadir dan memastikan bahwa dana yang seharusnya menjamin kehidupan, tidak justru menjadi pemisah antara nyawa dan kematian.

 

Penulis. 

Jazwan W. Yanengga

Read More

Papua adalah ATM Jakarta

Foto Istimewa Victor Yeimo

Konflik di Papua adalah mesin pencetak uang, dan TNI/Polri dan Badan Intelejen Negara (BIN) adalah operatornya.

Perang adalah proyek. Konflik ini dipelihara, bukan diselesaikan. Papua tidak aman karena Indonesia butuh konflik untuk hidupkan mesin bisnis militernya. Papua akan damai jika militer dan penjajahan ini diakhiri.

Papua hari ini telah menjadi ATM bagi petinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI), Badan Intelejen Negata (BIN), dan Polri.

Dari konflik yang tak kunjung selesai itulah mereka mendapatkan dana triliunan rupiah dari APBN setiap tahun. Dalam bahasa ekonomi politik, ini disebut Militarized Rent-Seeking, yaitu ketika militer bertindak sebagai pelaku ekonomi yang mencari untung dari konflik. 

Disitu nereka "jual ancaman," minta dana, dan bangun kerajaan bisnis di atas penderitaan Rakyat Papua.

Strategi yang mereka pakai dikenal juga sebagai Low Intensity Conflict, konflik yang dibiarkan terus hidup dalam skala rendah, tapi menghancurkan masyarakat secara perlahan-lahan. Rakyat dibuat trauma, desa dikosongkan, sekolah ditutup, dan semua itu digunakan sebagai alasan untuk menambah kekuatan militer. 

Perang tidak diarahkan untuk kemenangan atau penyelesaian, tetapi untuk kelangsungan. Ini yang disebut sebagai managed conflict atau konflik yang sengaja dikelola pada level tertentu agar menjadi pembenar operasi militer dan aliran dana. Papua dijadikan arena konflik abadi, bukan karena tidak ada solusi, tetapi karena konflik itu sendiri adalah solusi bagi kepentingan elite militer dan penajabat oligarki Jakarta. 

Dalam strategi perang modern, khususnya fourth generation warfare, militer tak lagi sekadar berfungsi menjaga kedaulatan, tetapi menjadi aktor politik dan ekonomi. Di Papua, TNI, Polri dan BIN menjadi operator utama proyek ekonomi-politik. Dana negara mengalir dalam bentuk belanja pertahanan, operasi non-tempur, dan proyek infrastruktur “keamanan”  yang pada hakikatnya merupakan mekanisme kontrol kolonial. Pos-pos militer bukan dibangun untuk menjaga Rakyat, tapi untuk memastikan eksploitasi ekonomi dan kontrol wilayah tetap berjalan lancar.

Jika kita bandingkan dengan praktik Amerika Serikat, penciptaan konflik di luar negeri (Irak, Libya, Afghanistan) digunakan sebagai dalih menciptakan utang negara, mencetak uang melalui The Fed, lalu membiayai industri militer. Hal serupa dilakukan di Papua dalam skala domestik: narasi ancaman separatis diproduksi, kemudian digunakan untuk menarik dana dari APBN. Perang menjadi ladang ekonomi. Ini adalah bentuk military Keynesianism dalam versi kolonial Indonesia.

Jakarta sepenuhnya sadar bahwa Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) bergerak tanpa dukungan struktur politik nasional yang solid. Tidak ada koordinasi strategis antara kekuatan bersenjata dan kekuatan sipil-politik. Ketiadaan strategi terpadu inilah yang menjadikan gerakan bersenjata mudah dikooptasi secara psikologis dan intelijen. Fragmentasi ini menjadikan Tentara Nasional Papua Barat (TPNPB ) lebih sebagai simbol resistensi daripada kekuatan yang mampu mengancam struktur kekuasaan. Dan ironisnya, kondisi ini justru memperkuat legitimasi militer Indonesia untuk terus bercokol.

Dalam kerangka ini, Papua telah menjadi contoh sempurna dari militarized rent-seeking, di mana konflik bukan efek samping dari ketidakadilan, tetapi alat utama penguasaan ekonomi dan politik. Sama seperti konflik di Kongo yang diciptakan untuk menguasai tambang, atau konflik buatan Prancis di Afrika Barat demi kontrol uranium, Papua adalah arena kolonial di mana darah Rakyat menjadi pelumas roda ekonomi militer Indonesia.

Bagi Tentera Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), barangkali tahu mereka main proyek, tetapi tetap memilih berperang. Bukan karena Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) bodoh. Tapi karena barangkali mereka sadar: hanya perang yang bisa memaksa dunia melihat wajah asli kolonialisme Indonesia. Kalau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) berhenti hari ini, itu artinya sedang memberi karpet merah kepada TNI, Polri, dan korporasi tambang untuk ambil semua yang tersisa dari tanah ini. Diam berarti membiarkan pegunungan dikapling, hutan dibabat, emas disedot, dan Rakyat dikurung dalam pos militer dan trauma. Diam itu menyerah tanpa perlawanan.

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) sedang bilang kami tidak pilih perang karena kami suka kekerasan. Kami pilih perang karena Indonesia tidak memberi ruang bagi kehormatan dan keadilan.

Semua sudah dicoba: bicara, berdialog, angkat bendera damai. Tapi jawabannya selalu sama: peluru, stigma, dan penjajahan ekonomi. Maka perang adalah jawaban terakhir yang paling masuk akal.

Pasukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) akan bilang, setiap hari kami melihat bukit yang dibor, sungai yang tercemar, dan Rakyat yang dikorbankan atas nama "pembangunan."

Lalu mereka bilang jangan lawan.? Justru melawan adalah satu-satunya cara menghentikan eksploitasi ini. Karena penjajahan tidak pernah berhenti karena belas kasihan. Penjajahan hanya berhenti karena dilawan.

Tebtera Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) mungkin sudah melihat bahaya ketika Rakyat Papua diam. Karena diam di bawah sistem kolonial bukan berarti aman.  Diam berarti memberi ruang seluas-luasnya bagi militer dan korporasi untuk bergerak tanpa hambatan. Tanpa perlawanan, eksploitasi akan berjalan lebih cepat, lebih dalam, dan lebih kejam,  karena tidak ada tekanan politik dan tidak ada gangguan moral dari bawah.

Perang yang dilakukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) bukan perang reaktif, tapi respons strategis terhadap kolonialisme. Ini sejalan dengan teori dekolonisasi Frantz Fanon, yang mengatakan bahwa dalam kondisi kolonial brutal, kekerasan revolusioner adalah cara bangsa tertindas memulihkan martabatnya dan memaksa perubahan struktur kekuasaan. 

Lalu bagaimana dengan penderitaan Rakyat akibat perang.? Ini pertanyaan yang sah. Tapi kita harus jujur: Rakyat Papua juga menderita di masa "damai semu." Rumah dibakar saat tidak ada perang. Orang dituduh Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan ditembak saat tidak pegang senjata.

Jadi penderitaan bukan akibat perang semata, tapi akibat keberadaan sistem kolonial itu sendiri. 

Jadi bagi Tentara Pembebasan Nasiobal Papua Barat (TPNPB), barangkali bukan perang yang memperpanjang konflik, justru perang ini adalah bentuk tekanan agar dunia melihat, agar penjajah berhenti, dan agar Papua tidak menjadi koloni permanen. 

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) bakan terus berjuang. Tapi agar perjuangan ini tidak hanya jadi siklus tanpa ujung, ia harus dipadukan dengan strategi politik, tekanan diplomatik, dan gerakan Rakyat yang sadar.

Sementara bagi Jakarta: selama konflik ini terus dijadikan proyek ekonomi, mereka sedang menunda letusan sejarah yang lebih besar.

Selama struktur kolonial ekonomi-politik Jakarta atas Papua tidak dirombak, maka perang bukan ancaman, ia adalah konsekuensi logis. Maka solusi sejati bukan memadamkan senjata, tapi mencabut akar penjajahan. Negara Indonesia yang menjaga proyek ekonomi lewat militerisasi. Bangsa Papua, khususnya Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), yang memilih jalan perang karena tidak ada kanal damai yang adil.

Untuk keluar dari siklus konflik berdarah dan proyek militer, solusi damai harus memenuhi dua prinsip utama: keadilan sejarah dan penghormatan atas hak menentukan nasib sendiri (selfdetermination) bagi bangsa Papua.

Penulis : Victor Yeimo 

Juru Bicara KNPB Internasional

Read More

Marthen Kogoya PJ Bupati Kinerja Terbaik Se-Papua Pengunungan Kembali Pimpin Tolikara Periode Ke Tiga

Foto Usai Evaluasi Kinerja PJ. Bupati Tolikara Marhen Kogoya, S.h., M.Ap

Pemerintah Republika Indonesia melalui kementerian dalam Negeri kembali melakukan evaluasi  kinerja  Pejabat Bupati Kabupaten Tolikara Bapak Marthen Kogoya, S. H., M. Ap yang kesekian kalinya. Hasil evaluasi pemerintah pusat  menilai  bahwa kinerja Pejabat Bupati Kabupaten Tolikara  sangat baik maka kementerian dalam negeri kembali  memutuskan Marthen Kogoya, S. H., M. Ap untuk melanjutkan  sebagai Pejabat Bupati Kabupaten Tolikara Periode  yang Ketiga. 

Hal tersebut mebuktikkan bahwa Pejabat Bupati Kabupaten Tolikara dalam hal ini Bapak Marthen Kogoya, S.H., M. Ap, telah sukses menjalankan amanah pemerintah Republik Indonesia dan  membangun Kabupaten Tolikara sesuai dengan harapan Pemerintah Pusat dan Masyarakat Tolikara. 

Keputusan tersebut tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun karena melihat dari kenerja selama beliau pimpin  banyak perubahan yang terjadi  pada wajah Kota Karubaga sebagai Ibu kota Kabupaten Tolikara dan sekitarnya. 

Jika kita mereview  kembali kepemimpinan Bupati sebelumnya dan bandingkan dengan kepemimpinan Pejabat Bupati sekarang pasti hal-hal tertentu yang kita bisa dapat melihat, merasakan dan membandingkan yaitu ada perubahan-perubahan yang terjadi secara signifikan  dalam roda pemerintahan, pelayanan  publik kepada masyarakat dan pembangunan fisik serta non-fisik. 

Dalam perbandingan pemimpin tujuannya bukan untuk menjatuhkan pemimpin sebelumnya namun hal tersebut menjadi indikator kemajuan daerah agar kita dapat ketahui bersama. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa setiap masa ada pemimpinnya dan setiap pemimpin ada masanya sehingga dalam kesempatan yang beliau pimpin mengambil keputusan tepat dan sasaran pada pembangunan daerah. 

Hari ini sejarah mencatat bahwa dalam dua tahun kepemimpinan beliau telah  sukses melakukan  terobosan yang cukup dalam pembangunan Kab. Tolikara pada sektor Pendidikan, Kesehatan, Pembangunan Infrastruktur Jalan, Jembatan serta pelayanan publik kepada masyarakat Kabupaten Tolikara. 

Meskipun  penilaian dari orang lain banyak hal yang beliu belum lakukan dalam dua tahun kepemimpinan namun kita akui karena manusia  sebagai instan yang lemah pasti punya kekurangan namun perubahan suatu daerah tidak semudah membalik telapak tangan harus membutuhkan waktu dan proses yang cukup panjang  untuk perubahan suatu daerah. Tolikara sebagai salah satu kabupaten yang rawan konflik di Papua pengunungan tentu ada pertimbangan-pertimbangan sebelum membangun  pembangunan fisik, faktor lain adalah struktur tanah yang tidak kuat untuk menahan pembangunan maka perlu dipikirkan dua kali lipat,  namun hal itu bukan suatu masalah menjadi alasan untuk pemimpin dalam mengambil keputusan pada pembangunan Kabupaten Tolikara,  hal tersebut suatu tantangan yang harus dihadapi dan diterima dari kenyataan hidup. 

Kita sebagai kader Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) selalu katakan bahwa Tolikara adalah Kota Injil dan Kita sebagai anak Injil namun untuk membuktikan perkataan kita ini melalui tindakan nyata sangat sulit, hanya orang-orang tertentu yang bisa  mebuktikkan dengan kerja nyata yaitu bagi kader GIDI yang takut Tuhan dan punya hati untuk pembangunan serta punya jiwa untuk rakyat Tolikara, salah satunya adalah Pejabat Bupati Kabupaten Tolikara Bapak Marthen Kogoya, S. H., M. Ap. saat ini pimpin. 

Saya sebagai pemuda  yang peduli dengan pembangunan Kabupaten Tolikara berikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pejabat Bupati Kabupaten Tolikara Bapak Marthen Kogoya, S. H., M. Ap. Karena telah terbukti  mewujudkan pembangunan Kabupaten Tolikara dalam 2 (Dua) Tahun kepemimpinan. 

Pada akhirnya secara pribadi menyampaikan Selamat dan Sukses atas Perpanjangan Surat Keputusan  Kementerian Dalam Negeri sebagai Pejabat Bupati Kabupaten Tolikara Periode Ke-III. 

Kiranya Tuhan Yesus yang punya segala berkat akan memberikan hikmat, akal budi serta kesehatan yang baik untuk melayani masyarakat Kabupaten Tolikara demi kemuliaan nama Tuhan Yesus. 

Read More